Berbagai pendapat dan analisis
bermunculan sepertinya masyarakat adat akan punah dari muka bumi.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun bersikap demikian, sehingga
dalam amandemen UUD tahun 1945 termaktub bahwa negara mengakui
keberadaan masyarakat adat jika masih ada. Secara faktual kita tidak
perlu ragu akan hal tersebut karena sampai saat ini eksistensi
masyarakat adat sangat kuat. Pemerintah selalu menggunakan potensi
masyarakat adat untuk kepentingan pembangunan dan investasi di berbagai
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke adalah masyarakat
adat, mulai dari adat Aceh, Batak, Melayu Deli, Melayu Riau,
Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Banjar, Bugis, sampai Papua. Mereka
semua mempunyai aturan adat yang disebut norm yang seterusnya disebut
hukum adat. Orang-orang yang berkompeten memimpin masyarakat adat dengan
berpedoman kepada hukum adat dikenal dengan pemangku adat, di
Minangkabau dikenal dengan sebutan niniak mamak. Sebelum Belanda
menjajah Indonesia, masyarakat adat mengatur sendiri pemerintahannya
dengan sistem kerajaan, prinsip dasar pemerintahan kerajaan adalah
pemerintahan adat. Lalu oleh Belanda kerajaan-kerajaan ini diadu domba
kemudian ia melemah barulah Belanda menguasai.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri di atas kekuatan
masyarakat adat setelah mereka berjuang 350 tahun membebaskan diri dari
penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Dalam konstitusi (UUD 1945)
tegas dinyatakan kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat dan negara
mengakui bahwa yang dimaksud rakyat adalah masyarakat adat. Setelah
merdeka 54 tahun kemudian UUD 1945 di amandemen oleh MPR, hasil
amandemennya adalah; negara mengakui masyarakat adat jika masih ada,
artinya negara mengingkari kedaulatan rakyat dan tidak punya upaya untuk
melestarikan masyarakat adat, apalagi jika dilihat dari sudut
undang-undang. Sampai saat ini belum pernah ada undang-undang tentang
pengaturan dan pelestarian masyarakat adat, apalagi peraturan
pemerintah.

Kebijakan Setengah Hati

Kebijakan setengah hati artinya kebijakan mendua, adakalanya masyarakat
adat ini diperlukan oleh pemerintah misalnya pada saat pemilu dimana
suara rakyat dibutuhkan, adakalanya tidak diperlukan bahkan bisa
dikatakan menghambat pembangunan. Di Sumatera Barat ada anggapan bahwa
masyarakat adat menyulitkan investasi masuk ke Sumatera Barat karena
status tanahnya adalah tanah ulayat (tanah milik masyarakat adat).
Memang tanah di Sumatera Barat adalah tanah ulayat milik kaum, suku,
nagari. Tanah erfacht dan tanah eigendom serta tanah verfonding yang
ditinggal Belanda asalnya adalah tanah ulayat. Hukum adat mengatur
tentang tanah ulayat, dimana tidak bisa diperjual belikan dan dipindah
tangankan, tetapi dapat dimanfaatkan dengan hak pengelolaan sistem bagi
hasil, kenapa dikatakan menghambat investasi ?.

Selanjutnya jika kita baca UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan,
secara substansial negara tidak mengakui tentang hak ulayat kecuali
kalau ada bukti kepemilikan dengan sertifikat. Kalau rakyat mau
memanfaatkan kayu yang ada di tanahnya maka tanah itu harus dibuktikan
hak kememilikannya dengan sertifikat atau alas hak.

Sertifikat atau alas hak atas tanah diatur oleh UU No.61 tahun 1960 (UU
Pokok Agraria). Pertanyaannya bukankah lembaga adat seperti KAN di
nagari punya kompetensi menerangkan tentang hak suatu kaum, suku, nagari
kepada pemerintah ?

Otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 22 tahun 1999
sekarang diperbarui dengan UU No. 34 tahun 2004 pada prinsipnya adalah
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah (propinsi, kabupaten,
kota) untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan adat dan budaya lokal.
Wujudnya adalah kembali ke sistem pemerintahan nagari, semua bentuk
pembangunan berbasis nagari, bahkan pengentasan kemiskinanpun dilakukan
berbasis nagari. Dalam prakteknya coba lihat, adakah lembaga adat
(Kerapatan Adat Nagari) dianggap sebagai sistem perwakilan ? atau DPRnya
nagari ? ternyata tidak pada hal yang duduk di KAN itu adalah semua
ninik mamak yang lebih representatif mewakili kaum / suku-suku di
nagari.

Pembangunan berbasis nagari harus mengakselerasikan kaum dan suku dengan
tanah ulayatnya menjadi unit kesatuan wilayah pembangunan di nagari,
KAN harus diajak merencanakan pembangunan nagari begitu juga dengan
pengentasan kemiskinan. Kemiskinan harus dilihat sebagai sebuah ketidak
berdayaan, ketidak punyaan asset (tanah), ketidak punyaan modal, dan
keburukan sikap mental seperti malas dan tidak punya motiv untuk hidup
yang layak. Hal ini akan diketahui secara persis oleh pemangku adatnya,
bukan oleh kantor statistik. Kegagalan program pengentasan kemiskinan
adalah disebabkan karena data kemiskinan yang digunakan bukan berbasis
spatial (seperti kaum, suku, nagari) yang mampu menunjukkan ruang dimana
orang miskin itu, siapa orang miskin tersebut, dan kenapa ia jadi
miskin.

Hak-hak Masyarakat Adat

Masyarakat adat mempunyai hak untuk hidup dan berkembang di wilayah
hukumnya dengan aturan-aturan normatif sebagaimana yang tertuang dalam
hukum adatnya dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Sepanjang
pengetahuan yang saya kuasai, hukum adat tidak mungkin bertentangan
dengan hukum negara, sebab hukum adat adalah sumber hukum negara. Tetapi
pada prakteknya bisa saja hukum negara mengkerangkeng hukum adat kalau
tidak akan mematikan, seperti contoh UU No. 41 tahun 1999 tentang
kehutanan yang banyak bertentangan dengan hukum adat di Sumatera Barat.
Siapa yang berkompetan melindungi masyarakat adat ?.

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional
tentang Hak-hak Azasi Manusia yang dideklarasikan oleh PBB sebagai
representatif masyarakat dunia.

Bentuknya adalah diundangkannya Undang-Undang tentang Hak Azasi Manusia,
di dalam undang-undang tersebut diatur pula perlindungan terhadap
masyarakat adat dimana; masyarakat adat dapat mengajukan Yudicial Review
terhadap suatu peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi
setelah masyarakat adat itu mendapat pengakuan hukum dari pemerintah,
pertanyaannya siapa masyarakat adat itu ? apakah kaum, suku, nagari,
KAN, LKAAM ?

Menurut saya unit fungsional masyarakat adat di Minangkabau adalah;
kaum, suku, dan nagari, sedangkan unit strukturalnya adalah, KAN, LKAAM.
Bagaimana negara memberi pengakuan terhadap masyarakat adat sementara
undang-undangnya belum ada? disatu sisi (UU HAM) memberi ruang kepada
masyarakat adat mendapat perlindungan negara, di sisi lain masyarakat
adat belum diakui negara sebab belum ada diatur dalam UU. Karena kondisi
demikian maka UU HAM memberi ruang kepada pemerintah (propinsi,
kabupaten, kota) untuk dapat menerbitkan Perda tentang pengakuan
terhadap masyarakat adat seperti KAN dan Nagari, apakah ini bukan sikap
pemerintah yang mendua ?

Kebijakan yang setelah hati karena sikap
mendua pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu bentuk kepanikan
pemerintah mengelola rakyatnya dengan baik. Kalau sikap ini merupakan
kehendak politik maka para politisi telah melakukan kanibalisme terhadap
masyarakat adat, sebab mereka adalah representatif rakyat yang
memilihnya. Seharusnya pemerintah juga bersikap tegas untuk segera
menerbitkan undang undang tentang pengakuan terhadap masyarakat adat,
baik secara fungsional maupun secara struktural.

Masyarakat adat secara fungsional akan tetap ada karena hak-hak
tradisional terkait dengan prinsip-prinsip religius yang dianut oleh
masyarakat adat, sementara secara struktural mungkin saja ia melemah
bahkan habis karena ruang geraknya makin lama makin menyempit karena
terdesak oleh ruang kepentingan negara yang makin besar. Masyarakat adat
dalam kondisi demikian sudah masuk ke pintu gerbang masyarakat
berbudaya kosmopolit dimana prinsip-prinsip kekerabatan dalam kehidupan
sehari-hari mulai bergeser dari landasan emosional ke landasan empirik
atas hitung-hitungan untung rugi (materialism).

Demikian tulisan ini semoga menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk
merenung dan membangkitkan emosional nasionalisme yang dilandasi Bhineka
Tunggal Ika dan menjadikan masyarakat adat menjadi subyek pembangunan
dalam mengelola sumberdaya alam secara adil dan berkelanjutan. (singgalang)

YUZIRWAN RASYID

(Penulis adalah Ketua Komisi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Forum Pengelolaan DAS Multi Pihak Provinsi Sumatra Barat/Wakil Ketua
Dewan Pertimbangan LKAAM Sumbar)

Pemerintah harus tahu, Sumatra Barat
punya peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Anggota DPR dan DPD
harus percaya diri dalam melobi pemerintah pusat agar Sumbar dapat
perhatian khusus!

Hari pahlawan

Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 Movember memang punya arti
khusus. Kisah heroik 10 November 1945 di Surabaya merupakan peristiwa
yang luar biasa.

Pada 25 Oktober 1945, sekutu yang menang perang dan mendaratkan pasukan
Inggris di Surabaya dibawah komando Jenderal AWS Mallaby yang
berkekuatan 6.000 tentara dari Brigade 49 yang sebelumnya bermarkas di
Srilangka.

Pasukan diberikan tugas melucuti senyata serdadu Jepang yang kalah
perang dan membebaskan tahanan perang sekutu yang disekap pasukan Nipon.

Kedatangan pasukan Mallaby tersebut, dapat perlawan spontan dari
arek-arek Suroboyo, para pemuda yang bukan saja berasal dari Jawa tetapi
juga dari daerah lain, seperti dari Sulawesi, Maluku, Sumatra Barat (di
antaranya Harun Zain, mantan Gubernur Sumbar) dan dari berbagai daerah
lainnya.

Pertempuran tak terelakkan. Surabaya jadi lautan api, Konvoi pasukan
sekutu dicegat dengan persenjataan seadanya. Tekad pejuang kita, merdeka
atau mati.

Pada 30 Oktober, Jenderal Mallaby mati diitembak pemuda sewaktu berkunjung ke lokasi pertempuran. Ia digantikan Mayjen Masergh.

Inggris menuduh Indonesia menghalangi evakuasi tawanan perang dan
menyatakan Surabaya dikuasai ‘perampok-perampok’. Pasukan Inggris
mengancam menduduki Surabaya dengan kekuatan penuh serta akan melucuti
gerombolan (maksudnya para pejuang) yang tidak mengenal tertib hukum.
Gubernur Jatim dipanggil Inggris, namun tak diindahkannya.

Panglima Inggris semakin gerah atas meninggalnya Mallaby, sedangkan
dalam perang besar (PD-II) tak ada jenderal Inggris yang mati.

Inggris mengirim ultimatum agar semua pemimpin Indonesia, kepala polisi,
pimpinan pemuda, petugas radio harus melapor kepada Inggris paling
lambat pukul 16.00 pada 9 November 1945.

Mereka harus berbaris satu persatu dengan membawa senjata. Mereka yang
memiliki senjata harus diletakkan pada pos yang ditentukan. Mereka harus
menandatangani dokumen tanda menyerah tanpa syarat dan ditawan, Jika
ditolak Inggris akan menghancurkan Surabaya hingga rata dengan tanah.

Suatu penghinaan yang sangat melukai hati arek-areka Suroboyo. Ultimatum itu ditolak tokoh pejuang, Bung Tomo.

Dia menyuarakan Allah Akbar, merdeka atau mati melalui radio pada 10
November 1945. Waktu itu, Surabaya digempur habis-habisan oleh sekutu
dengan mengerahlan 15 ribu serdadu, peralatan perang, meriam dari kapal,
bom dari pesawat, tank dan lain sebagainya.

Para pejuang kita melawan dengan senjata seadanya, dengan bambu runcing.
Walau pesenjataan tidak seimbang, namun perjuang tak kenal menyerah.

Mereka yang berjasa, baik pada pra kemerdekaan maupun pada revo-lusi
fisik 1945-1950 oleh pemerintah diangkat sebagai pahlawan nasional.

Bagaimana pula nasib anggota perintis kemerdekaan? Mereka sebagaian
memang diangkat sebagai pahlawan nasional. Di antara 734 anggota
perintis asal Sumatra Barat, baru 12 yang jadi pahlawan nasional. (ERSI RUSLI/singgalang)

Dimana dalam dialog ninik mamak Gunung Medan dengan Bupati Dharmasraya, Sekretaris LKAM Dharmasraya Abdul Rahman Bagindo Latif meminta
doa restu kepada Bupati Dharmasraya dalam waktu dekat LKAM se Provinsi
Sumatera Barat akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
untuk membicarakan terkait Sumatera Barat layak menjadi daerah istimewa
sama seperti daerah istimewa yang ada di Indonesia.

“Kita akan berjuang bersama LKAM yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk menjadikan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa,
sebab Sumbar memiliki sejarah kerajaan yang patut dijadikan daerah
istimewa,” jelasnya pada dialog bersama Bupati Dharmasraya.

Lantas
yang menjadi pertanyaan mungkinkah Sumatera Barat bisa menjadi daerah
istimewa? Sebatas mana pembicaraan mengenai rencana daerah istimewa
Sumatera Barat ini atau
hanya sebatas pembicaraan dan angan-angan saja, sebab hingga saat ini
perjuangan dalam menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah istimewa
belum nampak.

Beberapa
opini muncul dalam rencana keinginan Sumatera Barat akan menjadikan
daerah istimewa Minangkabau, seperti opini yang dituliskan Indra Dewata
Kepala Bappeda Kota Padang dan sekaligus dosen UNP pada harian pagi
Padang Ekspres halaman 4 kolom 2 opini dengan judul“DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU “.
Namun opini ini belum memberikan solusi untuk Sumatera Barat bisa
menjadikan daerah istimewa. Lantas seperti apa sebenarnya solusi agar
Sumatera Barat, benar-benar bisa menjadikan daerah istimewa?

Untuk menjadikan sebuah daerah menjadi istimewa itu tidaklah gampang, namun putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
terkait dengan mekanisme pemilihan gubernur membuka kemungkinan bisa
ditetapkannya gubernur-wakil gubernur di daerah yang diakui sebagai
daerah istimewa, seperti Yogyakarta. Kesimpulan ini terlihat di dalam
pertimbangan hukum MK halaman 38 putusan bernomor 81/PUU-VIII/2010.

Dalam putusan MK tersebut, bisa menjadikan sebuah daerah yang menginginkan daerahnya menjadi istimewa, seperti dalam pasal 18
B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat
Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Dalam pasal tersebut menurut Mahkamah
Konstitusi (MK), pengakuan adanya keragaman itu mencakup sistem
pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat
istiadat, serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui
penetapan UU.

Disatu
sisi, kalau kita kembali mentalaah pernyataan Ketua LKAAM Sayuti di
Harian Pagi Dharmasraya Ekspres 28 April 2011 lalu terkait permasalahan
perjuangkan nagari bersifat istimewa dimanaKetua LKAAM menanggapi pendapat
yang dikemukakan Hermanto, yang menyatakan Revisi UU No 32/2004,
berpotensi rugikan sumbar. Apa yang dikatakan anggota Komisi II DPR-RI
itu ada benarnya bila pembangunan nagari selalu diukur dengan uang. Jika
pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk satu desa
atau nama lainnya nagari, maka Sumbar akan dapat bantuan lebih kurang
Rp600 miliar. Tetapi jika jorong ditetapkan sebagai desa, maka Sumbar
mendapat alokasi bantuan kurang lebih Rp3,6 triliun. Ini dihitung dari
nagari yang jumlahnya 628 nagari sementara jorong/korong/kampuang
berjumlah 3.625.

Namun permasalahan
ini tidak akan selesai selagi pemerintah dan masyarakat Sumbar tidak
memperjuangkan nagari bersifat istimewa. Dalam penjelasan Pasal 18
dinyatakan pada angka dua Romawi ”Dalam teritori negara Indonesia
terdapat lebih kurang 250 Zelfbesturende landschappen dan
Volksgemeenchappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nageri di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah
itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yang bersifat istimewa.

UUD 45 ini harus menjadi landasan hukum
dasar bagi pengurus negara. Tidak boleh undang-undang atau peraturan
yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Dalam prinsip stratum hukum di dunia disebutkan Lex
Superior Derogat Legi Inferiori (undang-undang yang lebih tinggi
mengalahkan undang-undang yang lebih rendah). Jadi, kalau ada orang
bertanya apa dasar pembentukan pemerintahan nagari di kabupaten dan
kota, maka orang itu sudah bisa ditebak belum memahami prinsip strata
hukum dan UUD 1945.

Dasar pembentukan pemerintahan nagari
itu adalah UUD 1945. Sedangkan dasar hukum tidak tertulis adalah hukum
adat itu sendiri. Hukum adat yang tidak tertulis itu termasuk hukum
positif di Indonesia. Dengan kata lain belum ada negara kesatuan RI ini
negeri di Minangkabau sudah mempunyai sistem yang efektif dan mandiri.
Kembali ke sistem pemerintahan nagari itu adalah totalitas dan jangan
mendua hati. Stibbe (1850) menyebutkan bahwa, ”nagari merupakan
masyarakat di sesuatu daerah yang berdiri sendiri dengan alat-alat
perwakilan, hak milik, kekayaan, dan tanah-tanah sendiri. Berlainan
dengan desa dan lurah di Jawa, telah berdiri sendiri sebelum kedatangan
kita (orang-orang Belanda) di Sumatera”. Lurah dan Desa milik Jawa.
Nagari milik Minangkabau. Asal mula nagari ini dengan jelas dan
historis dapat kita selidiki secara seksama.

Menurut ahli adat dari Belanda yang
bernama Rooy (1890) dalam buku De positie van de volkshoofden in een
Gedeelte der Padangsche Bovenlanden, orang-orang yang pertama mendirikan
beberapa nagari, dapat diusut sampai ke Nagari Pariangan dan Nagari
Padangpanjang di kaki sebelah selatan Gunung Merapi; di sana mereka
berhenti sebelum sampai ke tujuan terakhir yang dengan jelas sekali
dapat kita lihat.

Prof Mr Muhammad Yamin pernah berpidato di Parlemen pada 1957 dalam
rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Kabinet Sastroamijoyo ke-II yang
berjudul ”Dewan Banteng Contra Neo Ningrat”, yang mengatakan bahwa
kepemimpinan nagari akan kontra dengan kepemimpinan neo ningrat di desa
dan lurah.

Pakaian mereka tampak kotor, rambut
seperti tidak pernah disisir. Tubuh dekil tergambar dari tampilan
mereka. Dilihat dari wajahnya, seharusnya mereka masih duduk di bangku
sekolah dasar atau SMP. Dua orang diantaranya terlihat lebih tua
daripada yang lain. Bisa jadi salah seorang diantaranya menjadi pimpinan
mereka. Namun mereka seperti sudah lama putus sekolah. Dilihat dari
rambutnya yang gondrong dan dipotong beragam bentuk.

Pada siang hari, anak-anak berkulit kusam tersebut juga tidak jauh dari
lokasinya istirahat. Mereka berada di perempatan jalan, menadahkan
tangan meminta belas kasihan. Ada yang bermodalkan sebuah kaleng yang
dipukul dengan kayu, sementara yang lain terlihat memanfaatkan botol
minuman air mineral dari sebuah perusahaan. Sambil mengetok kaleng dan
botol minuman tersebut, mereka bernyanyi.

Sulit untuk memahami lagu yang dilantunkan karena memang tidak ada irama
yang bisa dinikmati.Namun mereka acuh tak acuh, lagu tersebut tetap
mengalir sampai mereka menganggap selesai. Begitu mereka selesai
bernyanyi, sebuah kantong kresek dikeluarkan, satu dua orang terlihat
mengeluarkan uang recehan, tetapi lebih banyak yang diam tanpa reaksi.

Sepanjang hari mereka berada di jalanan. Anak-anak belasan tahun ini
sepertinya tidak punya keluarga, tidak punya rumah, dan tidak punya
saudara. Berhari-hari tidak pulang, tidak ganti pakaian, dan tidak
mandi, tidak ada yang mencari, tidak ada yang menyuruhnya kembali, dan
tidak ada yang peduli. Sesekali mereka memang harus berlari meninggalkan
lokasi, ketika polisi pamong praja meraziai mereka. Namun keesokan
harinya mereka kembali ke lokasi yang sama, tetap dengan tingkat
keacuhan yang sama.

Apakah mereka tidak punya air mata? Apakah mereka tidak punya hati?
Benarkah mereka tidak punya keluarga dan saudara? Tidak punya rumah?
Sesekali cobalah berempati pada mereka. Di larut malam, larutkan hati
kita bersama mereka. Ketika hati bertemu hati, ketika perkataan
menyentuh kalbu mereka, ternyata mereka juga punya air mata. Mereka
punya hati, mereka punya keluarga dan saudara. Mereka juga punya rumah
tempat kembali. Namun air mata mereka sudah lama tidak diundang untuk
menetes, hati mereka sudah lama tidak tersentuh. Keluarga yang
diharapkan menyentuh kalbu dan mengingatkan mereka justru menganggapnya
sebagai bagian yang terbuang.

Mereka juga ingin kembali ke sekolah, tetapi bangku pendidikan bukan
lagi menjadi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Ketidakmampuannya
menyelesaikan tugas sekolah membuat mereka seringkali harus berdiri
sepanjang jam pelajaran di depan kelas. Teman-temannya melihat dengan
pandangan tak bersahabat. Tidak ada yang membela, tidak ada yang
bersimpati dan berempati. Semuanya seperti sepakat untuk mengatakan dia
anak jahat, tidak berguna, dan menjadi sampah masyarakat.

Padahal mereka ingin kem bali ke jalan yang benar, ingin kembali ke
jalan yang lurus, tetapi jalan tersebut seperti sudah tertutup baginya.
Jalan yang akan ditempuh seperti sudah buntu. Mereka kehilangan jalan
yang akan dilalui. Karena itulah mereka akhirnya berputar-putar di jalan
yang sama di jalanan yang tiada ujung. Sayangnya tidak ada yang mau
menjadi pemandu jalan mereka.

Berapa jumlah mereka? Tidak ada yang tahu pasti. Mereka sulit didata.
Ketika dilakukan pendataan, bisa jadi ada yang didata berkali-kali,
sementara yang lain tidak terdata. Mobilisasi mereka tinggi, ada yang
selalu berpindah lokasi. Sementara yang lain selalu berada di lokasi
yang sama. Namun ketika tahu ada pendataan mereka lari dan bersembunyi.

Karena itu, sulit mendata nama, usia, tempat tinggal, saudara,
pendidikan dan biodata mereka secara lengkap. Karena itulah ada yang
mengatakan jumlah mereka 50.000 orang, 60.000 orang, 100.000 orang, dan
ada juga yang memperkirakan jutaan orang di seluruh Indonesia.

Mereka termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dan membutuhkan layanan
khusus. Penggarukan dan penangkapan, dan penahanan mereka ternyata bukan
jalan yang tepat dilakukan. Buktinya mereka kembali ke jalanan. Ada
baiknya dilakukan layanan khusus kepada mereka. Dibutuhkan pendataan
byname, byadress,dan byfamily. Di samping saat pendataan dilakukan harus
dilakukan serentak di satu daerah.

Jika pendataan anak-anak jalanan tersebut dilakukan di Jakarta Pusat
misalnya, maka petugas harus turun serentak di seluruh sentra anak
jalanan. Begitupun di provinsi atau kabupaten/kota lainnya di seluruh
Indonesia. Jika petugas tidak cukup, tidak ada salahnya meminta bantuan
agar pendataan bisa dilakukan serentak dan komprehensif. Razia mendadak
ternyata tidak mampu mengurai permasalahan anak-anak berkebutuhan dan
meminta layanan khusus ini.

Anak-anak tersebut bukan saja termasuk anak-anak khusus, tetapi
anak-anak yang membutuhkan layanan dan perlindungan khusus. Bukan hanya
anak cacat atau anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa,
tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat khusus
yang perlu mendapatkan layanan khusus, anak jalanan, buruh anak, anak
korban eksploitasi seksual eksplorasi anak, anak yang mendapat perlakuan
salah, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dalam situasi darurat,
anak yang tidak memiliki akte kelahiran dan tidak jelas statusnya,
anak-anak korban sosial lainnya juga perlu mendapatkan layanan khusus.

Pertanyaannya sejauh mana layanan khusus tersebut bisa kita lakukan.
Sebelum dilakukan layanan khusus dibutuhkan pendataan secara khusus.

Mereka yang berada di jalur khusus, seharusnya juga ditangani secara
khusus. Selain dilakukan pendataan secara khusus, diperlukan upaya
khusus untuk mengungkap keberadaan mereka. Karena sampai sekarang sulit
untuk mengetahui jumlah pasti mereka. Anak-anak yang cacat misalnya,
tidak semua diketahui karena ada orangtua yang enggan mengungkapkan jati
diri anaknya ke permukaan.

Masih ada orangtua yang merasa malu memiliki anak tunanetra, tunarungu,
tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku
misalnya. Sehingga jangankan mendapatkan layanan khusus, terdata saja
mereka tidak.

Sebelum layanan khusus diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus
tersebut, diperlukan juga sosialisasi secara khusus kepada orangtua,
keluarga dan saudaranya yang lain. Orangtua perlu memahami dan
melaksanakan Pasal 32 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang menjelaskan (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan
peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan (2) Pendidikan
layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau
mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi
ekonomi. Mereka perlu mendapatkan layanan khusus. Orangtua perlu
menyadari hal ini.

Mereka yang berada di jalanan bisa jadi menjadi korban sosial, bukan
korban ekonomi. Tidak semuanya berasal dari keluarga kurang mampu, tidak
sedikit dari mereka yang justru berasal dari keluarga berpunya, tetapi
menjadi korban keretakan rumah tangga. Rumahku surgaku berubah menjadi
rumahku nerakaku. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan layanan
sebagaimana laiknya sebagai anak.

Mereka kehilangan kasih sayang, mereka kehilangan cinta kasih keluarga.
Sekolah yang diharapkan menjadi tumpuan harapan tidak semuanya mampu
membaca gejala tersebut dengan tepat, sehingga anak-anak yang ingin
menyelesaikan masalahnya justru harus menghadapi masalah yang semakin
rumit. Di rumah tidak mendapatkan layanan, di sekolah mereka kehilangan
layanan.

Ketika mereka merasa tidak mendapatkan layanan tersebut mereka mencari
jalan sendiri berkumpul dengan anak-anak senasib. Sementara mereka
berusaha melupakan keluarga, sekolah, dan segala kemapanan yang ada.
Mereka terdampar di jalanan dan terus berjalan, tetapi mereka sendiri
tidak tahu jalan mana yang akan ditempuh.

Mereka berharap bisa mendapatkan jalan di perjalanan panjang, tetapi
semakin jauh jalanan yang ditelusuri mereka justru semakin jauh dari
jalan yang diinginkan bahkan mereka justru semakin kehilangan jalan yang
ingin dituju.

Bukankah mereka termasuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial. Tidak
semuanya membawa kelainan atau cacat sejak lahir, tetapi mereka adalah
korban kehidupan.

Di samping mereka yang memang termasuk anak tunanetra, tunarungu,
tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku,
mereka yang berada di jalanan ini juga perlu mendapatkan layanan khusus
karena mereka juga mendapatkan gangguan fisik, emosional, mental dan
sosial. Mereka membutuhkan layanan khusus.

Anak-anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras,
kesulitan belajar, gangguan prilaku lainnya sudah memiliki sekolah
seperti SDLB, SLB atau Sekolah Khusus Tunanetra, tetapi adakah sekolah
khusus bagi anak-anak jalanan tersebut? Mereka yang berada di jalanan
seringkali justru digaruk, ditangkap dan ditahan,serta masuk panti
rehablitasi, tetapi hanya tindakan sesaat.

Belum terlihat tindakan jangka panjang yang bisa mengurai dan
menyelesaikan masalah mereka. Jadi layanan khusus yang mereka harapkan
belum didapatkan. Wajar jika airmata mereka tidak pernah lagi menetes,
padahal mereka masih memiliki airmata. Sekalipun hati mereka sudah
ternoda, tetapi yakinlah mereka masih memiliki kalbu yang bisa diusap
dan dibersihkan.

Adakah diantara mereka yang tidak ingin hidup mapan, berprestasi,
dihargai dan memiliki keluarga bahagia? Kita sepakat untuk menjawab
tidak ada. Semuanya ingin menikmati kehidupan tersebut. Namun mereka
tidak tahu jalan yang akan dilalui.

Mereka akhirnya terdampar di jalanan. Tidak sedikit yang menjadi korban
ganasnya jalanan yang mereka lalui. Anak-anak perempuan menjadi korban
perkosaan, anak laki-laki menjadi korban sodomi, bahkan sudah banyak
yang terungkap mereka menjadi korban pelecehan bahkan korban pembunuhan
secara keji. Penderitaan mereka kadang kian bertambah ketika ada korban
perkosaan yang diusir oleh keluarga, dikeluarkan dari sekolah.

Lalu dari siapa lagi mereka bisa mendapatkan layanan khusus tersebut.
Sementara ketika mereka terdampar di jalanan, meminta belas kasihan di
perempatan jalan, di emperen toko, mereka justru digaruk dan ditangkap.
Semua jalan seperti sudah gelap, akankah selama nya anak jalanan ini
kita biarkan kehilangan jalan?

Jika kita tidak ingin mereka kehilangan jalan mari kita pahami realitas kehidupan mereka dengan empati.

Dibutuhkan keyakinan semua pihak, terutama keluarga, sekolah, lingkungan
sosial bahwa mereka masih punya airmata dan hati yang bersih. Sebelum
kian banyak noda yang mengotorinya mari kita usap dengan penuh empati.
Tempatkanlah mereka di hati kita. Yakinilah bahwa mereka yang berada di
jalanan itu tetap mengharapkan kehidupan mapan, berprestasi, dihargai
dan memiliki keluarga bahagia. Namun mereka sedang kehilangan jalan.
Karena itu mari kita bukakan jalan untuk mereka.

Bukankah ketika satu jalan sedang tertutup, jalan lain sedang terbuka.
Tuntunlah mereka ke jalan yang sedang terbuka tersebut. Mana tahu di
ujung jalan mereka menemukan pangkal jalan, menemukan tempat kembali dan
menemukan jalan lurus yang dicari. (SWAITLEM/singgalang)