PADANG —Singgalang
Gubernur Irwan Prayitno dan Walikota Padang Fauzi Bahar sepakat mendukung Semen Padang mendirikan pabrik Indarung VI. Karena itu lahan seluas 412 hektare akan diserahkan. Sebaliknya, pemerintah pusat diminta mau memberikan saham goodwill (niat baik) bagi rakyat Sumbar dan Padang khususnya.
Hasil pertemuan Gubernur Walikota dan petinggi Semen Padang di gubernuran, Kamis (12/1) itu, tidak meminta saham ke manajemen Semen Padang, tapi pada pemerintah pusat dengan cara berwibawa, elegan dan sesuai jalur hukum.
Manajemen Semen Padang, selama ini memang tidak bisa berbuat lebih banyak untuk Padang dan Sumbar, karena mereka hanya ‘sopir” sedang induk semangnya Semen Gresik. Semen Gresik itu induk semangnya pemerintah pusat.

Ide Menneg BUMN
Permintaan saham itu, sangat logis dan sejalan dengan pola pikir Menneg BUMN Dahlan Iskan. Pekan lalu, Dahlan melemparkan ide agar dividen BUMN lebih dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dibandingkan sumber pendapatan negara. Namun diakuinya, harapan itu harus lewat persetujuan rapat kabinet.
Dahlan menjelaskan, dividen BUMN sebesar Rp28 triliun masih jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan negara dari sektor lain yang mencapai Rp1.000 triliun. Jika BUMN difungsikan sebagai penggerak ekonomi, seperti membangun infrastruktur dan pemecah hambatan yang tidak bisa dikerjakan swasta, peran perusahaan pemerintah itu bisa memacu pertumbuhan perekonomian.
“Kalau infrastruktur, debottleneck dikerjakan BUMN, kemudian ekonomi tumbuh dan swasta berkembang, maka pendapatan pajak kan tinggi,” kata Dahlan. “Fungsi BUMN harus ke situ daripada menjadi sumber pendapatan, tapi itu harus ada kesepakatan kabinet,” katanya seperti dilansir Vivanews.

Sepakat
Semen Padang akan membangun pabrik Indarung VI dengan investasi Rp3 triliun dan 1.000 tenaga kerja. Syaratnya sumber bahan baku harus ada. Tanah 412 hektare sudah ada dan izin sudah didapat. Tapi masih terkendala, karena sejumlah masalah dengan Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.
Kedua pemerintah meminta peran lebih Semen Padang pada daerah. Bahkan Pemko Padang, mendesak agar dana CSR diberikan lebih banyak untuk pengusaha kecil di kota ini, agar ekonomi bergerak cepat.
Pemprov Sumbar meminta dana CSR lebih merata dibagi sehingga tumbuh sektor riil yang tangguh di Sumbar. Kemudian partisipasi untuk provinsi harus ditingkatkan.
Akhirnya disepakati secara resmi Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemko Padang mendukung perusahaan itu untuk menggarap lahan seluas 412 hektare di Lubuk Kilangan sebagai bahan baku semen.
Meski begitu, dukungan untuk memanfaatkan lahan 412 disertai persyaratan mendapatkan bagian saham di Semen Padang atau disebut saham goodwill.
Kata sepakat itu didapat dalam pertemuan Pemprov Sumbar dan Pemko Padang dengan pihak direksi dan komisaris Semen Padang. Pertemuan itu dihadiri Komisaris Utama Semen Padang, Muzani Syukur Direktur Utama Munadi Arifin, tokoh masyarakat Sumbar, H. Basril Djabar, Prof Elwi Danil dan Direktur Litbang Agus Boing Nurbiantoro.
Dari Pemrov dipimpin Gubernur Irwan Prayitno dan Asisten II Syafrial. Sementara dari Pemko Padang hadir, Walikota Padang, H. Fauzi Bahar, Kepala Dinas DPKA, Syahrul, Asisten II Yosefriawan dan sejumlah kepala dinas lainnya. “Kita sepakat,” kata Irwan Prayitno.

Historis
Terkait dengan permintaan saham akan ditentukan oleh tim yang dibentuk khusus. “Tim yang memperjuangkan saham atau deviden Semen Padang terdiri dari unsur Pemprov Sumbar, Pemko Padang, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, politisi, dan tokoh-tokoh Sumbar di pusat. Tim ini akan melakukan lobi hingga ke presiden, menteri perekonomian, menteri BUMN dan holding dari PT Semen Padang,” terang Irwan.
Saham yang akan diperjuangkan berdasarkan peran sejarah yang dimainkan Minangkabau dalam kehadiran pabrik semen tertua di Asia Tenggara itu.
Keinginan mendapatkan saham itu, berawal dari keinginan Walikota Padang Fauzi Bahar agar Pemko Padang bisa mendapatkan dana lebih sebesar 7,6 persen dari deviden yang diperoleh Semen Padang.
“Dana 7,6 persen dari keuntungan tersebut, nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Padang,” kata Fauzi.
Kondisi jalan kelas III dan IV di Padang, telah mengalami kerusakan sepanjang 2.312 kilometer. Sementara dukungan dana APBD hanya untuk 2,7 persen jalan. Meskipun upaya pembangunan jalan dan jembatan selama ini telah dibantu pemprov, namun, tidak mencukupi.
“Pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan cukup tinggi. Sementara, APBD Padang, 67 persen dimanfaatkan untuk belanja gaji pegawai,” katanya.
Fauzi berharap, dengan saham goodwill persen dari deviden, maka dapat menambah PAD. Ia juga minta penambahan pendapatan pajak galian C dari kegiatan pertambangan di sekitar lahan 412 hektare, untuk suplai bahan baku Semen Padang.
Menanggapi keinginan dari Walikota itu, Komisaris Utama Semen Padang Muzani Syukur menegaskan, selama ini sekitar 50 persen deviden Semen Padang disetorkan ke negara, untuk mengisi APBN.
Deviden itu pada akhirnya tetap dikembalikan ke daerah. Sebagai perusahaan BUMN, PT Semen Padang juga telah membantu langsung pembangunan di daerah perusahaan tersebut berdiri, melalui program CSR dan kemitraan bagi pelaku usaha ekonomi produktif.
“Total dana bantuan langsung yang diberikan kepada masyarakat mencapai Rp21 miliar. Bantuan bersifat langsung itu, menyentuh kepada kepentingan masyarakat dan berdampak peningkatan kesejahteraan. Namun, disayangkan sosialisasi terhadap program tersebut, sangat kurang, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya,” terangnya.
Muzani juga menyatakan, dukungan morilnya terhadap keinginan Pemko Padang untuk mendapatkan saham dari keuntungan yang diraih Semen Padang. Namun, dengan catatan, alasan-alasan dari keinginan share deviden tersebut dapat dijelaskan lebih spesifik dengan bukti-bukti yang tersedia. (401)