Parkir di pusat kota

Bukittinggi, SitinjauNews - Ikatan Pemuda Pariwisata Bukittinggi (IPPB) menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi mandul dalam mengelola perpakiran yang setiap tahun dikeluhkan pengujung dan sampai saat ini tidak juga diselesaikan.

"Jelas-jelas pengujung kecewa ulah para juru pakir yang meminta biaya pakir mahal dan mencekik, yaitu Rp5000 roda empat dan Rp2000 roda dua masih saja dibiarkan," kata Sekretaris IPPB, Rudi Arnel, di Bukittinggi, Senin (9/1).

Dia menduga ada permainan antara petugas pakir dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola perpakiran.

"Kuat dugaan terjadinya "kongkalingkong" antara Dishubkominfo dengan para juru pakir. Karena tidak ada tindakkan nyata yang dilakukan instanti tersebut ketika keluhan tentang perpakiran sudah sampai ditelinga mereka," katanya.

Dirinya mengaku pernah diminta biaya pakir oleh para juru pakir dengan harga mencekik.

"Saya pernah diminta biaya pakir sebesar Rp5000 di pakir resmi samping Gloria. Bahkan petugas pakir tidak bisa menunjukkan karcisnya sama sekali," katanya.

Ironisnya, imbuhnya, petugas juru pakir yang meminta biaya pakir mencekik tersebut tidak mengenakan satu pun atribut sebagaimana layaknya juru pakir.

Menurut dia, pada lokasi parkir resmi saja para juru parkir meminta biaya parkir tinggi, apalagi di titik parkir ilegal seperti di pinggir jalan serta tempat lainnya.

"Bila kondisi seperti ini tidak secepatnya disikapi oleh pemerintah kota, akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan datang ke kota itu," katanya.

Ia meminta agar Kepala Dishubkominfo supaya mundur dari jabatannya."Masalah parkir sudah bertahun tidak bisa dituntaskan, lebih baik mundur saja," tukasnya.

Dia menyebutkan, Dishubkominfo jika ingin menuntaskan masalah perpakiran sangat mudah. "Jika sejumlah titik pakir yang ada di Bukittinggi ini dikelola oleh satu orang tidak akan seperti ini," katanya.

Harusnya, menurut dia, retribusi parkir salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi dikelola dengan baik sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang retribusi.

"Diundang-undang sudah jelas diatur pendapatan daerah salah satunya parkir tidak boleh dikelola pihak ketiga. Dishubkominfo diduga dapat keuntungan dari pengelolaan parkir melalui pihak ketiga, sehingga tidak mau mengelolanya sendiri," katanya.

Kepala Dishubkominfo Asri Bakar ketika dihubungi mengatakan akan lebih mengawasi lokasi parkir yang ada, agar tidak terjadi lagi masyarakat yang kecewa dengan besaran biaya pakir yang diminta.

"Mereka yang meminta sewa parkir merupakan orang yang melakukan kegiatan itu sejak dari dulunya. Biarlah kita pertahankan mereka itu meminta biaya parkir, tapi pengawasan akan ditingkatkan salah satunya akan membentuk tim pengendalian pengawasan parkir dan terminal," katanya