Perhatian untuk member MinangForum untuk membaca peraturan dahulu agar post anda tidak dihapus
Dapatkan aplikasi MinangForum untuk android anda, Klik Disini untuk mendownload


 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
+ Reply to Thread
03-28-2011 12:59 PM

Rang Birugo Offline
*

  • Jan 2009
  • 583 posts
  • reputations
  • 2 thanks
    Given 19 thank(s) in 19 post(s)
Post: #1
Lebih Separuh Produk Makanan Belum Bersertifikat Halal
[Image: 2dqq0pd.jpg]
PENGURUS MUI SUMBAR DIKUKUHKAN

PADANG, HALUAN—Lebih dari separuh produk makanan dan minuman yang berasal dan dijual di Sumbar belum mem­per­oleh sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar. Bahkan di an­tara pro­duk yang belum diserti­fikasi halal tersebut, ada beberapa produk makanan khas suatu daerah yang ditawarkan kepada wisatawan untuk oleh-oleh.

“Jumlah perusahaan yang memproduk makanan dan minuman, baik dari yang kecil maupun besar, jumlahnya mencapai ratusan. Namun hingga saat ini baru sekitar 60 produk yang telah mendaftar dan telah disertifikasi halal,” ujar Ketua Umum MUI Sum­bar Syamsul Bahri Khatib seusai acara pengukuhan Pengu­rus MUI Sumbar periode 2010-2015 oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Auditorium Gubernuran, Sabtu (26/3).

Syamsul Bahri Khatib me­ni­lai, banyaknya yang tidak disertifikasi halal itu dise­babkan oleh berbagai faktor, di antaranya tidak mengetahui adanya aturan sertifikasi itu, tidak mengetahui prosedur sertifikasi, atau ada kepentingan lain yang membuat pengusaha itu enggan untuk melaporkan produknya ke MUI.

“Yang belum disertifikasi halal itu didominasi oleh produk makanan dan minuman ringan, seperti kripik, kopi, serta makanan yang banyak dibuat snack. Kita semua berharap, masyarakat tidak memakan dan meminum yang haram. Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat-obatan serta Makanan dan minuman dari MUI siap melakukan sertifikasi itu,” ujar Syamsul Bahri Khatib.

Syamsul Bahri Khatib mengim­bau, pengusaha produk makanan dan minuman yang belum disertifikasi segera melaporkan produknya untuk diteliti oleh MUI, sehingga bisa diberi sertifikasi halal pada label produk tersebut.

Gubernur Sumbar Irwan Praytino juga mengakui, saat ini masih banyak produk makanan, minuman dan kesehatan dari Sumbar, belum memperoleh sertifikasi halal. Ia berharap kepada pengusaha ataupun usaha kecil lainnya segera mendaf­tarkan produknya untuk menda­patkan sertifikasi halal.

“Saya sangat setuju sekali dengan usaha sertifikasi halal tersebut. Saya berharap kepada MUI bisa beker­jasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya sertifi­kasi halal ini, hingga ke daerah kecil di kabupaten dan kota se-Sumbar,” harap Irwan.

Dikukuhkan

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengukuhkan kepe­ngu­rusan MUI Sumbar periode 2010-2015. Pada periode ini, kepe­ngurusan MUI Sumbar banyak ditempati oleh kalangan profesor.

Para profesor itu adalah Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib sebagai Ketua Umum, Prof. Dr. H. Edi Safri sebagai Sekretaris Umum, Prof. Dr. H. Hasan Zaini MA sebagai Ketua Komisi Informatika dan Media Massa, Prof. Dr. H. Zulmuqin MA sebagai Ketua Komisi Pendidikan, Prof. Dr. Neviyarni M.Pd sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Perem­puan, Remaja dan Keluarga.

Selain itu, pada jabatan Dewan Penasehat juga didominasi oleh profesor, diantaranya, Prof. Dr. H. Nasrun Haroen MA, Prof. Dr. H. Asasriwarni, Prof. Dr. H.Syofiarma Marsidin M.Pd, Prof. Dr. H. Amir­syahruddin MA, Prof. Dr. H. Marlis Rahman M.Sc, Prof. Dr. H. Fauzan MA, serta banyak lagi daftar profesor yang menjabat pengurus MUI Sumbar.

Irwan Prayitno menilai, banyak­nya kalangan profesor di kepe­ngurusan MUI Sumbar kali ini memberikan citra yang positif bagi kalangan ulama, khususnya MUI, untuk menjalankan amanah yang mengacu pada profesionalisme.

“Pengurus MUI Sumbar kali ini luar biasa. Namun jangan lupa bahwa tugas para ulama ini sangatlah berat. Oleh karena itu, saya berharap pengurus baru ini bisa meningkatkan keprofesionalan ulama dalam men­jalankan segala tugas dan amanah,” ujar Irwan.

Irwan juga mengajak MUI Sum­bar untuk terus bermitra dengan pemerintah, sehingga tidak ada lagi keputusan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan MUI. Menurut Irwan, segala keputusan dan kebijakan MUI akan disambut dan diamalkan oleh Pemprov Sumbar.

“Saya sangat kecewa dan sangat menyayangkan sekali, karena masih ada masyarakat di Sumbar yang tidak menghormati para ulama, bahkan sedihnya, ada yang mele­cehkan ulama. Sebagai contoh fatwa MUI sering diperdebatkan orang yang tidak berkompeten. Kalau mereka menghargai ulama, seharus­nya mereka menjalankan semua Fatwa MUI. Saya berharap, setiap keputusan MUI akan sejalan dengan kebijakan pemerintah,” jelas Irwan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Yul Tekhnil berharap, banyaknya profesor di kepengurusan MUI Sumbar kali ini bisa melahir­kan pemikiran yang jelas, tegas dan konstruktif untuk kepentingan masyarakat Sumbar.

Yul Tekhnil mencontohkan, se­yog­yanya Sumbar adalah peng­ge­rak awal dalam pelarangan aktivitas Ah­madiyah, karena ajaran Ahma­di­yah menurutnya berasal dai Sumbar.

“Dalam berbagai problem lainnya yang melibatkan masyarakat banyak, saya berharap para ulama atau MUI berada di barisan depan, sehingga tidak ada menimbulkan pertikaian maupun kekerasan,” ujarnya.

Dalam kepengurusan MUI Sum­bar kali ini, selain banyak ditempati kalangan profesor, juga terdapat sejumlah nama lainnya yang meru­pakan tokoh-tokoh agama di Sum­bar, diantaranya H. Gusrizal Ga­zahar Lc M.Ag dan Drs. Rusydi SH sebagai Ketua Harian, H. Boy Lestari Datuk Palindih sebagai Bendahara, serta masih banyak tokoh-tokoh lainnya
Reputation
Comments
 
Possibly Related Threads...
Thread:
Rainbow Bangunan Sejarah di Bukittinggi Mulai “Hilang”, Kawasan Heritage Belum Ada
  Rendang Peringkat 11 Makanan Terenak di Dunia
  Lebih Dekat (1): Irwan Pernah Marah Dicalonkan Jadi Gubernur
  "Suku Kerinci Lebih Tua dari Indian Inka ?"
  "Air Seni Sebagai Produk Eskpor Belanda"
  NARKOBA SINTETIK BARU : Lebih Berbahaya dari XTC
  Manajemen Rumah Makan Minang : Bisakah Diadopsi & Dikembangkan Lebih Lanjut?
  Pikir Ulang Beli Produk Kemasan Sachet
  Rokok Lebih Kejam dari Hitler
  Korban Penipuan CPNS di Jatim Lebih 1.100 Orang