AGAM, SO--Istilah "dima tumbuah Sinan disiyangi" (dimana tumbuh Situ dibersihkan) tidak berlaku dalam menghadapi penanggulangan bencana.

Hal itu ditegaskan Bupati Agam, Ir. H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, MSP pada rapat Konsultasi Publik Pembahasan Draft Standar Operasional Prosedur dan Rencana Kontijensi, di aula kantor bupati Agam, Rabu (21/12).

Dikatakan Indra Catri, pengistilahan kapan bencana datang dan saat itu pula kita tanggulangi merupakan sebuah pekerjaan yang sia-sia, karena akan berakibat fatal dalam tingkat keselamatan masyarakat banyak.

Untuk itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kontijensi harus tepat sasaran, jangan sampai salah kita dalam menempatkan protap penanggulangan bencana, karena masing-masingnya memiliki aturan dan protap yang berbeda.

"Untuk itu, protap sangat mempengaruhi, mempertimbangkan dan membutuhkan data, pola serta perilaku masyarakat menghadapinya termasuk kapasitas sumber daya," jelas Indra Catri.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam Drs. Martias Wanto, MM dalam laporannya mengatakan, protap menanggulangi bencana sangat dibutuhkan di Kabupaten Agam, mengingat kondisi bencana yang ada setiap saat dapat mengancam kehidupan mayarakat.

Sementara itu Direktur Eksekutif KOGAMI Sumatera Barat, Patra Rina Dewi mengungkapkan, kita sangat menyadari pengetahuan dan sarana pendeteksi bencana masih terbatas.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, minimal kita harus memahami ilmu-ilmu kebencanaan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sekitar, apalagi daerah Agam termasuk daerah rawan akan bencana.

Turut hadir pada kesempatan itu jajaran Muspida Plus, Kepala SKPD serta instansi terkait yang langsung bersentuhan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Agam.